Polkam / Kamis, 16 Desember 2010 14:15 WIB
Metrotvnews.com, Jakarta : Wakil Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat, Marzuki Alie mengharapkan usulan pemerintah agar Gubernur dan Wakil Gubernur DI Yogyakarta dipilih, bukan ditetapkan dapat dimaknai dengan tepat. Hal tersebut juga bukan mengganggu kedudukan Sri Sultan Hamengubuwono X sebagai Raja Yogyakarta.
“Sultan tetap dijadikan Gubernur dan Wakil Gubernur utama,” ujar Ketua DPR ini kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, (16/12).
Dengan kedudukannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Utama, maka kedudukan Sultan bukan lagi sebagai pelaksana eksekutif dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Tapi, sebagai simbol pemersatu dengan tugas dan kewajiban tertentu yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua DPR ini pun membandingkan konsep tersebut dengan negara Eropa seperti Inggris, Belanda dan Swedia yang tetap mempertahankan kerajaannya meski ada pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
"Raja ataupun Ratu di negara-negara tersebut masih memiliki kekuasaan tertentu, tapi
tidak lagi seperti dahulu ketika negara-negara tersebut masih menganut sistem kerajaan murni,” jelasnya.
Menurut Marzuki, dengan konsep demikian, pemerintahan berjalan demokratis dan berganti sesuai keinginan rakyat. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan tersebut tetap eksis dan memiliki kekuasaan tertentu. Demikian yang akan terjadi dengan kota pelajar. Di mana raja tetap memiliki beberapa kewenangan yang tidak bisa diganggu gugat.
”Kita tengok misalnya Inggris, ketika pemilu berlangsung dan terpilih Perdana Menteri, maka yang melantik mereka ada Ratu Elizabeth II. Negara-negara ini sadar bahwa demokrasi merupakan keniscayaan, namun mereka juga sadar bahwa kerajaan dan budaya mereka harus tetap
dipertahankan,” tegas Marzuki.
Lebih jauh soal jabatan gubernur, Marzuki menilai keinginan untuk tetap mempertahankan Sultan sebagai gubernur sangat riskan. Terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran.
“Namanya manusia bisa saja salah. Kalau Sultan sebagai gubernur dan sebagai kuasa APBD, maka ketika ada kesalahan dalam penggunaan anggaran itu, maka tentunya satu hal yang tidak mungkin jika Sultan harus mempertangungjawabkannya," terang dia.
Marzuki menuturkan, ketika ada pelanggaran, namun Sultan tidak harus mempertangungjawabkan, maka akan menimbulkan kecemburuan daerah lainnya. Ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian
hukum. Karena itu, RUUK DIY berupaya menjadi jembatan.(Andhini)
“Sultan tetap dijadikan Gubernur dan Wakil Gubernur utama,” ujar Ketua DPR ini kepada wartawan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, (16/12).
Dengan kedudukannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Utama, maka kedudukan Sultan bukan lagi sebagai pelaksana eksekutif dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Tapi, sebagai simbol pemersatu dengan tugas dan kewajiban tertentu yang akan diatur dalam Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ketua DPR ini pun membandingkan konsep tersebut dengan negara Eropa seperti Inggris, Belanda dan Swedia yang tetap mempertahankan kerajaannya meski ada pemerintahan yang dipilih secara demokratis.
"Raja ataupun Ratu di negara-negara tersebut masih memiliki kekuasaan tertentu, tapi
tidak lagi seperti dahulu ketika negara-negara tersebut masih menganut sistem kerajaan murni,” jelasnya.
Menurut Marzuki, dengan konsep demikian, pemerintahan berjalan demokratis dan berganti sesuai keinginan rakyat. Di sisi lain, kerajaan-kerajaan tersebut tetap eksis dan memiliki kekuasaan tertentu. Demikian yang akan terjadi dengan kota pelajar. Di mana raja tetap memiliki beberapa kewenangan yang tidak bisa diganggu gugat.
”Kita tengok misalnya Inggris, ketika pemilu berlangsung dan terpilih Perdana Menteri, maka yang melantik mereka ada Ratu Elizabeth II. Negara-negara ini sadar bahwa demokrasi merupakan keniscayaan, namun mereka juga sadar bahwa kerajaan dan budaya mereka harus tetap
dipertahankan,” tegas Marzuki.
Lebih jauh soal jabatan gubernur, Marzuki menilai keinginan untuk tetap mempertahankan Sultan sebagai gubernur sangat riskan. Terutama berkaitan dengan penggunaan anggaran.
“Namanya manusia bisa saja salah. Kalau Sultan sebagai gubernur dan sebagai kuasa APBD, maka ketika ada kesalahan dalam penggunaan anggaran itu, maka tentunya satu hal yang tidak mungkin jika Sultan harus mempertangungjawabkannya," terang dia.
Marzuki menuturkan, ketika ada pelanggaran, namun Sultan tidak harus mempertangungjawabkan, maka akan menimbulkan kecemburuan daerah lainnya. Ini juga dapat menyebabkan ketidakpastian
hukum. Karena itu, RUUK DIY berupaya menjadi jembatan.(Andhini)
1 komentar :
kata siapa,..bisa saja kalau memang ada penyelewengan diadili, bukan Raja Yogyakartanya, tetapi Sri Sultan sebagai Gubernur. Beliau & Kawulo Yogyakarta itu sudah paham, kapan berposisi dan statusnya sebagai Raja dan Gubernur, tidak seperti yg dicontohkan, pidato sebagai presiden, eh masih mengatasnamakan pembina partai,..
Posting Komentar