"Kalau kalah, artinya beliau tidak didukung rakyat untuk menjadi Gubernur."
JUM'AT, 3 DESEMBER 2010, 23:05 WIB
Arry Anggadha, Anggi Kusumadewi
Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas (Antara/ Rosa Panggabean)
VIVAnews - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, menyatakan pemerintah tetap membuka pintu bagi Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur DIY. Caranya, dengan ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah.
Menurut Djohermansyah, pemerintah bahkan mempermudah langkah Sultan karena tidak diharuskan menggunakan kendaraan politik seperti calon lain.
"Tidak perlu kendaraan politik. Bila dalam proses pilkada Sultan dan Paku Alam tidak memiliki lawan, maka itu membuktikan bahwa keduanya benar-benar dihormati masyarakat Yogya," kata Djohermansyah, di Jakarta, Jumat 3 Desember 2010.
"Tidak perlu kendaraan politik. Bila dalam proses pilkada Sultan dan Paku Alam tidak memiliki lawan, maka itu membuktikan bahwa keduanya benar-benar dihormati masyarakat Yogya," kata Djohermansyah, di Jakarta, Jumat 3 Desember 2010.
Dengan demikian, Sultan dan Paku Alam pun otomatis dapat tetap duduk sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY.
Sebaliknya, Djohermansyah melanjutkan, jika Sultan dan Paku Alam memiliki lawan dalam pilkada, dan mereka ternyata kalah, keduanya tetap mendapat posisi terhormat sebagai 'pengageng' atau semacam penasihat. "Artinya beliau tidak didukung rakyat untuk menjadi gubernur," ujar Djohermansyah.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agun Gunanjar Sudarsa, menolak apabila gubernur dan wakil gubernur DIY ditetapkan dengan cara dipilih.
Sebaliknya, Djohermansyah melanjutkan, jika Sultan dan Paku Alam memiliki lawan dalam pilkada, dan mereka ternyata kalah, keduanya tetap mendapat posisi terhormat sebagai 'pengageng' atau semacam penasihat. "Artinya beliau tidak didukung rakyat untuk menjadi gubernur," ujar Djohermansyah.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Agun Gunanjar Sudarsa, menolak apabila gubernur dan wakil gubernur DIY ditetapkan dengan cara dipilih.
Menurut dia, hal itu menunjukkan inkonsistensi terhadap pasal 18 b dalam UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menghormati status keistimewaan. "Pilihannya hanya Sultan dan Paku Alam ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur lokal," katanya.
Agun menegaskan, poin penetapan gubernur DIY ini wajib dibahas terlebih dahulu dengan Sultan. "Kalau dia tidak mau (gubernur ditetapkan dengan cara dipilih), ya sudah. Pemerintah dan DPR tidak bisa memaksa karena itu adalah bagian dari keistimewaan yang dimiliki," tutur Agun.
Politisi Golkar ini balik mempertanyakan mengapa pemerintah, terutama Presiden, tidak setuju apabila Sultan tetap menjabat sebagai gubernur DIY. "Ada apa dengan Presiden? Apakah ini bagian dari tuntutan demokrasi, ataukah ada pesan-pesan lain?" tutur Agun. (art)
• VIVAnewsAgun menegaskan, poin penetapan gubernur DIY ini wajib dibahas terlebih dahulu dengan Sultan. "Kalau dia tidak mau (gubernur ditetapkan dengan cara dipilih), ya sudah. Pemerintah dan DPR tidak bisa memaksa karena itu adalah bagian dari keistimewaan yang dimiliki," tutur Agun.
Politisi Golkar ini balik mempertanyakan mengapa pemerintah, terutama Presiden, tidak setuju apabila Sultan tetap menjabat sebagai gubernur DIY. "Ada apa dengan Presiden? Apakah ini bagian dari tuntutan demokrasi, ataukah ada pesan-pesan lain?" tutur Agun. (art)
0 komentar :
Posting Komentar