Potret Buruk Penegakan Hukum
Selasa, 4 Januari 2011 20:25 WIB
BEGITU sering kita melihat buruknya penegakan hukum, tetapi kita seperti tidak berdaya untuk memperbaiki. Optimisme untuk menggapai perbaikan ekonomi selalu terganggu oleh buruknya penegakan hukum.
Bukan hanya kasus Gayus Tambunan yang ternyata begitu sering keluar rumah tahanan dan bahkan jalan-jalan ke Singapura, Macau, dan Kuala Lumpur. Kita juga disuguhi kasus pertukaran narapidana, di mana orang yang masuk penjara bukan orang yang seharusnya menjalani hukuman itu, tetapi diganti dengan narapidana lain dengan cara membayar narapidana tersebut.
Ketika seorang warga bernama Devina merasa pernah melihat orang mirip Gayus pergi ke Singapura, Gayus dengan mudah bisa mengatakan bahwa itu sebuah kebohongan. Namun ketika seorang Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang melihat orang mirip Gayus memiliki paspor dengan nama lain dan bepergian keluar negeri, ini seharusnya tidak boleh dianggap sebagai angin lalu.
Kalau seorang pejabat negara berani menyampaikan secara terbuka kebobrokan dalam sistem hukum, maka tentunya harus ada langkah besar yang harus dilakukan. Apalagi ini berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Pembiaran fakta yang ditemukan bukan hanya mendegradasi jabatannya, tetapi membiarkan kerusakan hukum terus terjadi. Aneh jika lalu tidak dikeluarkan semua daya untuk mengungkap kebenaran dari fakta itu dan seperti biasa malah membiarkan kebobrokan itu terus terjadi.
Belum lagi kita berbicara fakta yang terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Bagaimana penegak hukum menjadi bagian dari pertukaran tahanan. Narapidana ditukar di tengah jalan dan masuk ke penjara yang bukan seharusnya mereka tempati.
Bobroknya mentalitas penegak hukum pantas membuat kita sangat prihatin. Ketika penegak hukum sudah memperjualbelikan hukum, maka bukan hanya hukum yang akan hancur, tetapi juga negara ini.
Kondisi seperti ini akan membuat orang tidak akan percaya kepada hukum, jika terus dibiarkan. Ketika hukum tidak bisa dipercaya, maka tidak akan pernah ada kepastian. Yang namanya ketertiban pun akan tidak pernah ada karena tidak ada yang pantas disegani dan dihormati.
Namun persoalan yang membuat kita lebih prihatin adalah bobroknya mentalitas penegak hukum sudah lama kita ketahui. Namun anehnya tidak ada langkah perbaikan yang dilakukan. Semua hanya dalam tataran wacana, tanpa ada tindak lanjut yang nyata.
Kasus jalan-jalan Gayus ke luar negeri dan pertukaran narapidana merupakan kasus terakhir yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi pembenahan aparat penegak hukum. Kalau momentum ini tidak juga mau dimanfaatkan, maka kita jangan pernah berharap adanya perbaikan penegakan hukum.
Segala harapan bagi terciptanya perbaikan kehidupan masyarakat pasti akan semakin lambat tercapai, kalau hukum tidak bisa kita tegakkan. Sepanjang kebobrokan ini dibiarkan, maka pemerataan kesejahteraan tidak akan pernah bisa dilakukan.
Mengapa? Karena manusia pada dasarnya serakah. Manusia pada dasarnya hanya mementingkan diri sendiri. Negara dengan kewenangan yang dimiliki bisa memaksa setiap warga negara untuk memiliki jiwa sosial.
Pajak merupakan salah satu alat yang bisa dipakai untuk memeratakan kesejahteraan. Semua warganegara diminta untuk membagi kelebihan yang dimiliki agar bisa dipakai negara melakukan pembangunan dan memberi kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung untuk bisa mendapatkan perbaikan tingkat kesejahteraan.
Semua ini hanya bisa berjalan baik apabila ada aparat yang bisa mengedukasi warganya untuk menjalankan kewajiban kepada negara. Ada aparat yang bisa menghukum orang yang tidak mau menjalankan peraturan perundang-undangan seperti yang seharusnya.
Sekarang ini semua tidak bisa berjalan baik, karena aparat bisa diajak untuk kongkalikong. Dengan diiming-imingi materi, aparat mau untuk menyelewengkan peraturan dan akhirnya orang bisa tidak membayarkan pajaknya seperti yang seharusnya.
Dengan pajak yang terus diselewengkan, maka kemampuan negara untuk melakukan pembangunan dan menyejahterakan rakyat semakin terbatas. Potret itu begitu telanjang ada dihadapan kita sekarang ini, namun kita tidak berdaya untuk mengoreksinya.
Sepanjang kebobrokan hukum ini dibiarkan, maka semakin jauhlah harapan kita untuk bisa membangun masyarakat adil dan makmur. Akankah kita terus membiarkannya atau kita berani untuk membenahinya.
Kalau kita sadar akan agenda bersama yang ingin kita capai, seharusnya kita berani untuk memperbaiki kondisi yang bobrok ini. Yang diperlukan hanya kemauan dan keberanian untuk melakukan, karena sekali kerusakan itu begitu kasat mata ada di depan kita sekarang ini.
Bukan hanya kasus Gayus Tambunan yang ternyata begitu sering keluar rumah tahanan dan bahkan jalan-jalan ke Singapura, Macau, dan Kuala Lumpur. Kita juga disuguhi kasus pertukaran narapidana, di mana orang yang masuk penjara bukan orang yang seharusnya menjalani hukuman itu, tetapi diganti dengan narapidana lain dengan cara membayar narapidana tersebut.
Ketika seorang warga bernama Devina merasa pernah melihat orang mirip Gayus pergi ke Singapura, Gayus dengan mudah bisa mengatakan bahwa itu sebuah kebohongan. Namun ketika seorang Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang melihat orang mirip Gayus memiliki paspor dengan nama lain dan bepergian keluar negeri, ini seharusnya tidak boleh dianggap sebagai angin lalu.
Kalau seorang pejabat negara berani menyampaikan secara terbuka kebobrokan dalam sistem hukum, maka tentunya harus ada langkah besar yang harus dilakukan. Apalagi ini berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
Pembiaran fakta yang ditemukan bukan hanya mendegradasi jabatannya, tetapi membiarkan kerusakan hukum terus terjadi. Aneh jika lalu tidak dikeluarkan semua daya untuk mengungkap kebenaran dari fakta itu dan seperti biasa malah membiarkan kebobrokan itu terus terjadi.
Belum lagi kita berbicara fakta yang terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Bagaimana penegak hukum menjadi bagian dari pertukaran tahanan. Narapidana ditukar di tengah jalan dan masuk ke penjara yang bukan seharusnya mereka tempati.
Bobroknya mentalitas penegak hukum pantas membuat kita sangat prihatin. Ketika penegak hukum sudah memperjualbelikan hukum, maka bukan hanya hukum yang akan hancur, tetapi juga negara ini.
Kondisi seperti ini akan membuat orang tidak akan percaya kepada hukum, jika terus dibiarkan. Ketika hukum tidak bisa dipercaya, maka tidak akan pernah ada kepastian. Yang namanya ketertiban pun akan tidak pernah ada karena tidak ada yang pantas disegani dan dihormati.
Namun persoalan yang membuat kita lebih prihatin adalah bobroknya mentalitas penegak hukum sudah lama kita ketahui. Namun anehnya tidak ada langkah perbaikan yang dilakukan. Semua hanya dalam tataran wacana, tanpa ada tindak lanjut yang nyata.
Kasus jalan-jalan Gayus ke luar negeri dan pertukaran narapidana merupakan kasus terakhir yang seharusnya menjadi pintu masuk bagi pembenahan aparat penegak hukum. Kalau momentum ini tidak juga mau dimanfaatkan, maka kita jangan pernah berharap adanya perbaikan penegakan hukum.
Segala harapan bagi terciptanya perbaikan kehidupan masyarakat pasti akan semakin lambat tercapai, kalau hukum tidak bisa kita tegakkan. Sepanjang kebobrokan ini dibiarkan, maka pemerataan kesejahteraan tidak akan pernah bisa dilakukan.
Mengapa? Karena manusia pada dasarnya serakah. Manusia pada dasarnya hanya mementingkan diri sendiri. Negara dengan kewenangan yang dimiliki bisa memaksa setiap warga negara untuk memiliki jiwa sosial.
Pajak merupakan salah satu alat yang bisa dipakai untuk memeratakan kesejahteraan. Semua warganegara diminta untuk membagi kelebihan yang dimiliki agar bisa dipakai negara melakukan pembangunan dan memberi kesempatan kepada mereka yang kurang beruntung untuk bisa mendapatkan perbaikan tingkat kesejahteraan.
Semua ini hanya bisa berjalan baik apabila ada aparat yang bisa mengedukasi warganya untuk menjalankan kewajiban kepada negara. Ada aparat yang bisa menghukum orang yang tidak mau menjalankan peraturan perundang-undangan seperti yang seharusnya.
Sekarang ini semua tidak bisa berjalan baik, karena aparat bisa diajak untuk kongkalikong. Dengan diiming-imingi materi, aparat mau untuk menyelewengkan peraturan dan akhirnya orang bisa tidak membayarkan pajaknya seperti yang seharusnya.
Dengan pajak yang terus diselewengkan, maka kemampuan negara untuk melakukan pembangunan dan menyejahterakan rakyat semakin terbatas. Potret itu begitu telanjang ada dihadapan kita sekarang ini, namun kita tidak berdaya untuk mengoreksinya.
Sepanjang kebobrokan hukum ini dibiarkan, maka semakin jauhlah harapan kita untuk bisa membangun masyarakat adil dan makmur. Akankah kita terus membiarkannya atau kita berani untuk membenahinya.
Kalau kita sadar akan agenda bersama yang ingin kita capai, seharusnya kita berani untuk memperbaiki kondisi yang bobrok ini. Yang diperlukan hanya kemauan dan keberanian untuk melakukan, karena sekali kerusakan itu begitu kasat mata ada di depan kita sekarang ini.
0 komentar :
Posting Komentar